Substansi Buku

Buku yang dirancang dan hendak diterbitkan ini diarahkan untuk dapat memberikan telaah atau analisis terhadap beberapa kebijakan pendidikan Indonesia. Telaah terhadap kebijakan pendidikan penting dilakukan karena posisi kebijakan pendidikan memang vital dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu karena hampir semua praktik pendidikan di Indonesia diatur dan dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan. Telaah terhadap kebijakan pendidikan juga penting dilakukan karena banyak kasus menunjukkan hadirnya sebuah kebijakan pendidikan justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di ruang publik. Kasus terakhir terkait tidak dituliskannya unsur agama dalam draft dokumen Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, atau tidak dituliskannya secara eksplisit mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah contoh kontroversi itu.

Kontroversi dan perdebatan di ruang publik mengenai ketepatan sebuah kebijakan, atau bahkan masalah yang ditimbulkannya tentu memerlukan upaya untuk memahaminya secara jernih. Termasuk juga perlu untuk menelisik akar masalahnya, mengurai benang kusut masalahnya, hingga setidaknya memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Di sinilah buku ini dirancang sebagai satu kontribusi untuk memberikan pencerahan kepada publik, termasuk kepada pemerintah dan pihak terkait, agar dapat memahami problematika kebijakan pendidikan tertentu serta ide-ide atau gagasan untuk mengatasinya. Buku ini akan menguraikan tepatkah kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut dilihat dari daya responsifnya terhadap problem-problem sosial, perubahan sosial, kerusakan lingkungan, dinamika politik nasional dan internasional, globalisasi, pasar bebas, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?

Isu-isu dan tren dalam dunia pendidikan memang sudah banyak diakomodasi dalam arah kebijakan pendidikan oleh pemerintah. Misal perkembangan ke arah revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 termasuk isu disrupsinya, kompetensi Abad 21 yang dirumuskan oleh the 21st Century Partnership, learning compas 2030 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), juga hasil tes PISA, PIRLS, dan TIMSS oleh OECD. Respons oleh pemerintah misalnya dengan merumuskan Kurikulum 2013 yang telah direvisi beberapa kali dan di dalamnya terdapat muatan kompetensi Abad 21, penghapusan Ujian Nasional (UN) dan hadirnya kebijakan Asesmen Nasional, perumusan PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengembangan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, dan upaya untuk merevisi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Buku ini hendak menghadirkan telaah kritis terhadap beberapa kebijakan pendidikan tersebut, yakni dengan menelaahnya secara kritis menggunakan perspektif teoretik yang relevan. Agar akar masalahnya teridentifikasi, publik menjadi lebih tercerahkan mengenai apa sebetulnya yang terjadi, dan pihak-pihak terkait (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) memperoleh gambaran bagaimana cara untuk memecahkan problem-problem kebijakan tersebut. Publikasi buku ini penting sebagai wujud pertanggung jawaban akademik dan kontribusi dari para akademisi dalam menelaah dan memecahkan persoalan publik, dalam hal ini adalah kebijakan pendidikan.