Latar Belakang

Arah pendidikan Indonesia berubah arah sejak tahun 2000an awal. Amanat reformasi politik 1998 yang membuka keran demokratisasi dalam bidang politik berimbas pada bidang pendidikan. Termasuk dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan. Sejak awal 2000an juga akhirnya disusunlah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijiwai oleh semangat reformasi untuk memperbarui arah pendidikan agar dapat lebih berkontribusi dalam membangun peradaban bangsa. Nilai-nilai hak asasi manusia, pendidikan anak usia dini, tantangan global, dan lainnya masuk dalam pasal-pasal dan ayat-ayat di dalam undang-undang tersebut.

Kini 18 tahun kemudian undang-undang tersebut rasanya perlu dikaji kembali. Toh pada beberapa kesempatan beberapa judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyasar pada dihapuskannya beberapa pasal di Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tersebut. Informasi terakhir dapat ditelusuri bahwa Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Tentu ini adalah kesempatan baik untuk dapat mengkaji ulang hal-hal yang sifatnya mendasar dari undang-undang tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2020 juga telah melemparkan wacana ke publik mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Sebagai sebuah peta jalan tentu akan memengaruhi Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud yang disusun tiap lima tahunan. Pada dasarnya peta jalan pendidikan (blue print) Indonesia memang diperlukan, namun di ranah publik tersebarnya paparan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 telah menuai perdebatan. Hal ini tentu perlu diperjelas agar Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dapat mewadahi berbagai kepentingan, baik kepentingan pemerintah, masyarakat, maupun dunia kerja.

Terakhir, pada awal 2021 ini Kemdikbud juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini tentu sebagai revisi atau perbaikan dari peraturan terkait standar nasional pendidikan sebelumnya. Hanya saja tak lama ketika dirilis di masyarakat juga telah menimbulkan kegaduhan. Terutama ketika terlihat peraturan pemerintah ini kurang sinkron dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain. Sebut saja Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni tidak disebutkan dengan jelas wajibnya mata kuliah Pancasila. Beberapa pihak, antara lain Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengeluarkan tuntutan agar peraturan pemerintah tersebut direvisi.

Mengacu pada beberapa peristiwa tersebut yang semuanya terkait dengan kebijakan pendidikan dan posisinya sangat vital bagi masa depan pendidikan Indonesia, maka perlu diurai lebih lanjut bagaimanakah sebaiknya arah pendidikan masa Indonesia di masa depan melalui perumusan kebijakan yang tepat? Tentu saja kebijakan pendidikan tidak hanya harus sinkron satu sama lain, melainkan juga harus dapat merespons perubahan sosial yang ada, termasuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, problem lingkungan dan sosial, dan lainnya. Belum lagi ketika sejak awal 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan menutup sekolah, mengurangi kompetensi dasar (KD) yang diajarkan kepada siswa, dan lainnya.